nusakini.com - Jakarta - Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita untuk membuka keran impor beras sebesar 500.000 ton dipertanyakan Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998. Melalui juru bicaranya Haris Rusly menilai keputusan ini sangat melukai hati petani dan menjadikan ‘bandit-bandit’ kartel impor menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat.

Padahal, selama ini pemerintah, berdasarkan data dari kementerian teknis, meyakini bahwa kebutuhan beras di Indonesia cukup untuk konsumsi dalam negeri. 

“Ini sangat melukai hati petani dan rakyat serta menjadikan para bandit kartel itu bersorak gembira”, kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018)

• KTNA Sebut Bulog Ogah Serap Gabah Petani, Tapi Semangat Impor, Ada Apa?
• Perdana 2024, Indonesia Ekspor Mangga Gedong Gincu ke Jepang Senilai Rp 140 Miliar
• Kapolri: Mentan Amran Sahabat Saya, Kami Dukung Penuh Swasembada
• Urusan Pangan Jadi Atensi Khusus Prabowo Subianto, Wamenhan: Kerja Mentan Amran Luar Biasa
• Densus 88 Mabes Polri Lakukan Deradikalisasi Melalui Komitmen Dukung Sektor Pertanian Indonesia

Menurut Haris, keputusan impor sama sekali bukan keputusan terkait hayat hidup rakyat, namun ini merupakan keputusan yang berbau politik yang menyengat. 

“Ini terkait politik jelang Pilkada, Pilgeg dan Pilpres. Harga beras meroket seiring meroketnya subsidi parpol dan mahar pilkada”, ujarnya.

Karena itu, Haris menyerukan agar Satgas Pangan Polri turun untuk mengusut dugaan keterlibatan Mendag Enggartiasto Lukito yang juga kader partai Nasdem yang dapat diduga melakukan pembiaran atau turut merekayasa kenaikan harga beras agar dapat dijadikan alasan untuk impor.

“Kantong yang kering menyonsong Pilkada , Pileg dan Pilpres akhirnya rakyat yang korban untuk diperas”, tegasnya.

Haris menambahkan, politik model pemerasan seperti ini akan makin membuat rakyat kecewa dan tidak lagi mempercayai pemerintah. 

“Rakyat makin melarat sementara pengusaha dan politisi Parpol makin sejahtera. (p/ma)